SandiFakta — Gelombang demonstrasi melanda sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Jawa Barat. Aksi massa ini disinyalir dipicu oleh kekecewaan publik terhadap isu kontroversial terkait tunjangan anggota DPR RI serta tindakan aparat yang dinilai represif dalam beberapa pekan terakhir.
Lini masa kontroversi bermula dari viralnya video sejumlah anggota DPR RI yang berjoget dalam Sidang Tahunan MPR pada Jumat, 15 Agustus 2025. Momen itu terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato RAPBN 2026 dan Nota Keuangan. Para legislator tampak berjoget spontan dari kursi masing-masing, diiringi penampilan orkestra Universitas Pertahanan yang membawakan lagu daerah.
Video tersebut menuai kritik keras dari masyarakat. Banyak pihak menilai aksi joget itu menunjukkan kurangnya empati di tengah kondisi ekonomi rakyat yang sulit, terutama karena bertepatan dengan mencuatnya isu kenaikan tunjangan DPR.
Menanggapi polemik tersebut, Wakil Ketua DPR RI Adies Kadier menegaskan bahwa tidak ada kenaikan gaji bagi anggota DPR. Ia menjelaskan, yang mengalami penyesuaian adalah tunjangan perumahan.
“Dimulai awal periode 2024–2029, anggota DPR RI tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas karena pemerintah pusat melalui Sekretariat Negara telah mengalihfungsikan rumah dinas tersebut. Sebagai gantinya, diberikan tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan,” jelas Adies dalam keterangan tertulis, Rabu (20/8/2025).
Meski demikian, klarifikasi tersebut belum meredam gejolak di masyarakat. Dalam dua pekan terakhir, sejumlah kelompok warga dan mahasiswa menggelar aksi protes menolak kebijakan tunjangan tersebut, sekaligus menyoroti dugaan represivitas aparat dalam membubarkan aksi-aksi unjuk rasa.
Situasi ini menunjukkan adanya ketidakpuasan publik yang semakin meluas, sekaligus menjadi tantangan bagi pemerintah dan DPR RI dalam menjaga kepercayaan rakyat di tengah isu-isu sensitif terkait kesejahteraan pejabat negara.
